Ketika Kebijakan Memakan Pembuat Kebijakan

Hari ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang perwira tinggi di ruang kerjanya. Kesempatan yang jarang. Dari perbincangan singkat itu, saya menangkap jika beliau mengerti benar bagaimana kecepatan memperoleh informasi sangat membantu tugas beliau dalam mengungkap kejahatan dan membekuk pelaku kejahatan istimewa/luar biasa.

Tapi catatan ini bukanlah mengenai hal itu. Dari perbincangan itu, saya menangkap kenyataan bahwa kebijaksanaan infrastruktur telekomunikasi data kita bukan hanya menyusahkan rakyat karena menghasilkan biaya yang (sangat) tinggi namun pada akhirnya memakan pihak pemerintah juga si pembuat kebijakan.

Mengapa saya katakan seperti itu? Begini, lembaga yang di kelola perwira tinggi tersebut ingin mengkoneksikan banyak titik penting yang perlu bagi kelancaran tugas lembaga tersebut. Tapi kelihatannya keinginan beliau terhalang oleh mahalnya biaya koneksi tersebut. Yang lebih menyedihkan adalah: ketika permintaan koneksi data tersebut adalah nyata untuk kepentingan negara dan isinya, tetap saja tidak ada solusi yang tersedia.

Mahalnya koneksi tersebut bahkan sudah sampai pada tahap yang membahayakan, karena yang terjadi adalah: Bahkan lembaga pemerintah pun akhirnya terbelenggu oleh mahalnya biaya komunikasi data, sehingga sebuah lembaga yang tugasnya (sangat) penting bagi negara ini harus “pontang panting” demi sebuah koneksi data.

Kebijaksanaan infrastruktur komunikasi data harus segera direvisi dan dipertimbangkan fungsinya bagi pencerdasan bangsa dan kepentingan negara lainnya. Menghambat komunikasi melalui biaya (sangat) mahal sama saja membiarkan bangsa ini tenggelam dalam keterbatasan informasi dan pada akhirnya menghalangi kemajuan dan kemampuan bangsa ini dalam menghadapi tantangan tantangan zaman dan masa depan demi sebuah angka keuntungan yang sebagian (besar?) malah jatuh ke pihak asing.

Jakarta, 14 April 2006