Gerakan Hemat Nasional melalui Open Source

Melihat judul di atas tentu anda sekalian bertanya-tanya apa hubungannya gerakan hemat nasional dengan open source? Lewat mana kita berhemat dengan menggunakan open source? Mari kita lihat konotasi hidup hemat itu dahulu, hidup hemat berarti kita mengatur hidup kita sehingga kita tidak melakukan pemborosan yang tidak perlu terhadap sumber daya yang kita miliki. Inti dari semuanya adalah: menghemat pengeluaran sumber daya keuangan kita.

Nah, marilah sekarang kita melihat ke sudut pandang yang lebih luas lagi. Jika tadi kita berpikir ke penghematan uang yang kita miliki maka sekarang mari kita lihat dari sisi penghematan uang yang bisa di hemat oleh negara ini baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dengan menggunakan Perangkat Lunak Open Source.

Indonesia, peringkat no 5 negara pembajak software.
( http://ecommercetimes.com/story/43181.html )
87% software yang beredar di Indonesia adalah software bajakan. Kita berada di peringkat no 5, di atas Indonesia ada Vietnam (92%), Ukraine (91 %), China (90 %), Zimbabwe (90 %). Alasan terbesar orang membajak software karena : harga software tidak terjangkau (baca: mahal).

Melihat peringkat ini bukan berarti negara kita tidak ada usaha untuk memperbaikinya, Sejak tahun 2002 telah berlaku UU HAKI. Namun konsekuensi pelaksanaan UU ini lah yang harus kita perhitungkan dan dari sisi konsekuensi UU HAKI inilah penulis mengajukan Gerakan Hemat Nasional melalui Open Source.

Kebanyakan kita tahu bahwa harga software propierty itu mahal namun berapa banyakkah dari kita yang sadar seberapa mahal sebenarnya harga software tersebut. Marilah kita mencoba melakukan perhitungan sederhana yang akan memberikan gambaran seberapa mahal sebenarnya software propierty tersebut.

Jumlah Penjualan PC di Indonesia.
Jumlah PC yang terjual di Indonesia pada tahun 2004 yang mencapai angka 1.000.000, 60% diantaranya adalah pc rakitan.
harga software propierty yang sangat umum digunakan:
sumber: http://www.bhinneka.com/
WinXP Home Edition : US$ 79
Microsoft Office 2003 : US$ 312
------------------------------------------------
Total : US$ 391

Jika total harga tersebut di atas dikalikan dengan jumlah dari pc yang terjual maka jumlah uang yang kita berikan kepada pembuat software tersebut adalah :
US$ 391 x 1.000. 000 pc = US$ 391.000.000 x Rp 10.000,- = Rp 3.910.000.000.000
Suatu jumlah yang fantastis! Itu baru untuk tahun 2004, padahal saat tulisan ini dibuat sudah Juli 2005. Itu pun baru menghitung untuk dua buah lisensi penggunaan software, padahal kita semua tahu didalam sebuah pc ada lebih dari dua macam software yang kita butuhkan. Mau contoh? Antivirus, Desain Grafis termasuk yang paling umum berada dikomputer kita.

Makin kelihatankan borosnya kita? Dan percaya atau tidak, uang tersebut sebagian mulai mengalir sejak anda membaca tulisan ini kecuali para pengguna pc di negara ini mulai bermigrasi ke Open Source.

Penulis mengakui jika masih ada kesulitan dalam menggunakan software Open Source, tapi sebagai negara yang miskin (akui sajalah ndak usah sok kaya!) maka kesulitan tersebut wajar adanya mengingat biaya yang bisa kita hemat dan biaya tersebut bukankah lebih wajar di arahkan ke bidang pendidikan dan pelatihan ataupun penelitian dibidang IT. Efek lain adalah: kita bisa membangun daya saing bangsa kita di bidang teknologi informasi tanpa bergantung kepada satu pihak (ingat: Open Source tidak dimiliki oleh satu negara manapun), hal yang boleh dibilang tidak mungkin jika kita menggunakan software propierty yang bersifat tertutup dan lisensi-nya sangat mengikat penggunanya.

Sekarang terlihat jelas betapa borosnya kita jika menggunakan software propierty. Membajak adalah salah, tapi lebih salah lagi memboroskan devisa kita ke suatu hal yang kita tahu ada pilihan lain yang lebih hemat, aman dan legal. Lagi pula contoh di atas belum mengikutkan biaya yang kita tanggung jika terkena virus, spyware, adware dan berbagai gangguan lain yang sering terjadi di lingkungan propierty/Windows. Banyak yang beralasan bahwa mempelajari Open Source membutuhkan waktu padahal waktu yang kita gunakan itu bisa kita anggap investasi dibandingkan waktu yang kita gunakan untuk mengumpulkan uang untuk membeli software propierty.

Sebenarnya masih banyak sekali efek positip dari penggunaan software open source terhadap kondisi negara kita saat ini tapi yang paling utama adalah hilangnya ketergantungan teknologi. Ketergantungan teknologi adalah suatu hal yang membahayakan. Kita bisa lihat pemicu gerakan hemat nasional adalah ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak. Seandainya kita punya alternatif tentu lain ceritanya. Jadi beruntunglah mereka yang bekerja di bidang TI karena kita telah memiliki solusi terhadap ketergantungan teknologi.

Negara-negara di dunia yang menggunakan Open Source di Pemerintahan
Daftar negara-negara yang menggunakan Open Source sebagai perangkat lunak utama di Pemerintahan semakin hari semakin banyak. Beberapa yang sempat penulis catat adalah: Brazil, Paraguay, Jerman, Prancis, Singapura, Negara bagian Massacushets di Amerika Serikat juga sedang dalam proses migrasi menggunakan Open Source di kegiatan sehari-hari pemerintahan.

Salah satu yang migrasi besar-besaran adalah yang dilakukan oleh Brazil. Mereka mentargetkan 80% dari komputer Pemerintah sudah menggunakan Open Source di tahun 2006. Alasan terbesar mereka adalah penghematan biaya lisensi yang harus mereka bayarkan jika menggunakan Software Propierty.

Tetapi alasan penghematan sebenarnya bukan satu-satunya alasan yang menguatkan alasan mengapa kita sebaiknya berpindah ke Open Source, kesempatan untuk menguasai teknologi canggih tanpa harus memikirkan biaya lisensi, Terbukanya kesempatan yang luas untuk generasi muda kita ikut berpartisipasi ke proyek-proyek Open Source, Kustomisasi Teknologi sesuai dengan kebutuhan kita (sekali lagi tanpa harus memikirkan biaya lisensi) dan paling utama adalah “Budaya Open Source” yang telah terbukti memunculkan budaya menulis, meneliti, dan mendokumentasi. Open Source juga telah terbukti memunculkan para entrepreneur teknologi di Indonesia, perkembangan dunia Internet Indonesia tak lepas dari anak-anak muda kreatif yang menggunakan Open Source sebagai sarana mereka berkarya. Bahkan sebagian besar dari mereka merupakan aktivis teknologi yang rajin membagi ilmu mereka kepada masyarakat Teknologi Informasi Indonesia (dan dunia) melalui tulisan-tulisan mereka di mailing list, buku dan pertemuan-pertemuan ilmiah.

Open Source Bukan aplikasi Semata
Migrasi ke Open Source bukan semata perpindahan dari aplikasi tertutup ke aplikasi terbuka. Negara bagian Massacushets sendiri mengambil sisi melepaskan ketergantungan terhadap format dokumen yang tertutup ke format dokumen terbuka. Saat ini kita tidak sadar, bahwa menggunakan format dokumen tertutup memiliki kelemahan dalam hal ketergantungan terhadap produsen format tersebut. Menggunakan format dokumen terbuka menghilangkan ketergantungan tersebut dan Aplikasi-aplikasi open source menggunakan format dokumen terbuka sebagai standar dokumen mereka. Bukankah merupakan suatu kesalahan fatal jika ternyata dokumen penting yang kita buat saat ini ternyata beberapa tahun kedepan tidak bisa dibuka lagi karena format tersebut sudah tidak didukung oleh produsen software atau lebih parah lagi, kita memerlukan lisensi khusus (ketergantungan lagi!) hanya untuk membuka file file kita yang lama.

Kondisi ini sudah terjadi terhadap format format dokumen lama ( kebanyakan pengguna sudah tidak bisa membuka file file yang mereka buat menggunakan aplikasi aplikasi lama yang sudah tidak tersedia). Penggunaan Format Dokument Terbuka menghindari kita dari kondisi ini.

Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis mengusulkan ke Pihak Pemerintah RI mengambil kebijaksanaan untuk segera menetapkan penggunaan Open Source sebagai Perangkat Lunak Utama di Pemerintahan dan Pendidikan, jika kita menetapkan tahun 2005 ini untuk mulai migrasi ke Open Source, maka penulis perkirakan di tahun 2007-2008 kita akan lepas dari ketergantungan teknologi dan tudingan (yang seenaknya) dari lembaga-lembaga internasional bahwa kita adalah 5 besar pembajak software dan kita mampu memperkecil apa yang sering disebut sebagai digital divide tanpa kita harus mengeluarkan biaya yang mahal, tidak perlu dan tidak masuk akal. Suatu langkah yang elegan, terhormat tanpa mengeluarkan biaya yang tidak perlu.